Home / NEWS

Selasa, 9 Juni 2020 - 03:48 WIB

Covid dan Pilkada Alasan BKPSDM Bulukumba Belum Jalankan Rekomendasi KASN

Kepala BKPSDM, Andi Ade Ariyadi bersama Sekda Bulukumba, Andi Bau Amal, saat RDP di Komisi A DPRD [Foto: Humas DPRD Bulukumba]

Kepala BKPSDM, Andi Ade Ariyadi bersama Sekda Bulukumba, Andi Bau Amal, saat RDP di Komisi A DPRD [Foto: Humas DPRD Bulukumba]

BULUKUMBA, KUMANIKA.com – Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Bulukumba dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak menemui titik terang, Selasa (9/6/2020).

Pasalnya, BKPSDM Bulukumba harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rekomendasi Komisi Aparatur Negara (KASN).

Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 dan Pilkada juga menjadi alasan bagi BKPSDM Bulukumba belum menjalankan rekomendasi.

Anggota Komisi A, H Safiuddin mengatakan, salah satu pembahasan dalam rapat yakni terkait pelantikan dr Rajab sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Daeng Radja Bulukumba.

Mengingat, usia pensiun seorang pegawai idealnya antara 56 sampai 58 tahun. Sementara dr Rujab sudah berusia 57 tahun.

Baca Juga:  Update Corona Indonesia 2 Juni: Positif Corona Indonesia Capai 27.549 Kasus

Seharusnya kata dia, posisi fungsional tersebut diberikan kepada mereka yang masih jauh dari usia pensiun.

“Kenapa dia mesti dilantik pada posisi fungsional, UPT itu kan fungsional yah. Dengan begitu, mau tidak mau harus tambah dua tahun, berarti masa jabatannya sampai 2022,” ungkap Legislator dari Fraksi Bulan Bintang ini, Senin (8/6/2020).

Sementara di sisi lain, dr Rajab tidak melanjutkan permintaan BKPSDM untuk memasukan dokumen pengusulan pensiun.

“Sebab kapan dia masukkan, secara tidak langsung, kemauannya dr Rajab sendiri untuk pensiun dini,” tambah Safiuddin.

Baca Juga:  Dewan Desak Dinkes Bulukumba Bayar Gaji Petugas PSC Pekan Ini

Sementara Kepala BKPSDM, Andi ade Ariadi mengaku harus berkoordinasi di Kemendagri yang merupakan atasan langsung bagian kepegawaian.

“Kita sebetulnya tetap mau melaksanakan rekomendasi. Tapi di kondisi Covid dan Pilkada, kami harus minta izin Kemendagri lagi. Itu yang harus dilakukan dulu sebab rel pelaksanaannya disitu,” terang Andi Ade.

Diketahui sebelumnya, dalam surat rekomendasi KASN, Pemkab Bulukumba dinilai telah melakukan pelanggaran mutasi.

Sehingga KASN meminta agar mutasi pada 3 dan 7 Januari 2020, dianulir dan digugurkan.

Sementara pihak BKPSDM Bulukumba, memastikan jika surat keputusan dan rekomendasi dari KASN segera ditindaklanjuti setelah ada hasil konsultasi dari Kemendagri. (**)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Catat! Ini Tahapan Pilkada Bulukumba 2020, Pendaftaran Paslon Dibuka 28 Agustus

DAERAH

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Lokasi Pekuburan Kerukunan Keluarga Bulukumba

DAERAH

Tagih Janji Pemerintah, Warga di Bulukumba Blokade Jalan

NEWS

Belajar Tatap Muka, Disdikbud Tunggu Analisis Gugus Covid-19

NEWS

Jadi Calon Penumpang Sriwijaya Air SJ182, Warga Bulukumba Ini Beberkan Alasan Batal Berangkat

NEWS

Soal Pansus, Dewan Minta Kades Tak Usah Risih Diawasi

NEWS

AIA Minta Tim Roemah Djoeang Tetap Jalin Komunikasi

NEWS

Pemerintah Harus Berpihak ke Masyarakat, BMC Minta Izin SPBU Ditinjau Ulang
error: Content is protected !!