Home / DAERAH / HEADLINE / NEWS / POLITIK

Jumat, 18 September 2020 - 15:11 WIB

Bupati Bulukumba Lolos Dari Jeratan Pelanggaran Pilkada

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulukumba telah merampungkan hasil kajiannya soal dugaan keterlibatan Bupati Bulukumba di Pilkada yang dilaporkan memihak salah satu kandidat.

Gakumdu yang terdiri dari, pihak kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu sendiri menyimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Sebelumnya Bupati Bulukumba, dilaporkan oleh Forum demokrasi Rakyat (Forderak) pada tanggal 14 September 2020 terkait adanya dugaan pelanggarahan Pemilihan Keberpihakan Bupati Kabupaten Bulukumba, AM. Sukri Sappewali terhadap salah satu bakal Calon Bupati Kabupaten Bulukumba, yang dinilai menguntungkan salah satu bakal calon yakni Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau.

Baca Juga:  Pemkab Bantaeng Ikuti Halal Bi Halal Pemprov Sulsel

Koordinator Sentra Gakkumdu Bulukumba, Bakri Abubakar saat dikonfirmasi menjelaskan terkait laporan tersebut. Bawaslu bersama pihak Kepolisian dan Kejasaan telah menangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami sudah melakukan proses kajian dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut yakni Pelapor, Saksi-Saksi dan Terlapor untuk di mintai keterangan,” kata Bakri, Jumat (18/9/2020).

“Selain itu juga, telah dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Bulukumba dan disimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan”, tambah Bakri.

Baca Juga:  Kasus Korupsi BOK Dinkes: Polisi Periksa 4 Bendahara Puskesmas di Bulukumba

Lanjutnya, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan Forderak terhadap Bupati Sukri Sappewali disimpulkan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.

“Sebagaimana diatur di pasal 71 ayat 1 junto pasal 188 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya,” tutup Bakri.

 

EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

NEWS

Hidup Sebatang Kara Dirumah Tua, Nenek Sattima Tidak Terakomodir Dalam Bantuan Sosial

HEADLINE

Tunggak Rp1 Miliar, Lampu Penerangan Jalan Bulukumba di Putus

DAERAH

Santri Ponpes Darul Ikhsan Salohe Doakan Kesembuhan Bupati ASA

INSPIRASI

Berkenalan Dengan Nadya Oktaviani, Jubir Cantik Kacamatayya di Pilkada Bulukumba

DAERAH

Capai 145 Persen, Pariwisata di Tahun 2020 Sukses Lampaui Target PAD

DAERAH

Pemerintah Ungkap Kelangkaan Pupuk di Bulukumba Karena Subsidi Menurun

DAERAH

Kasus Korupsi BOK Dinkes Bulukumba: Periksa 68 Saksi, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

DAERAH

Bupati Bantaeng Ajak Pelaku UKM Ubah Strategi Pemasaran
error: Content is protected !!