Home / KABAR PARLEMEN

Jumat, 18 September 2020 - 15:11 WIB

Bupati Bulukumba Lolos Dari Jeratan Pelanggaran Pilkada

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulukumba telah merampungkan hasil kajiannya soal dugaan keterlibatan Bupati Bulukumba di Pilkada yang dilaporkan memihak salah satu kandidat.

Gakumdu yang terdiri dari, pihak kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu sendiri menyimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Sebelumnya Bupati Bulukumba, dilaporkan oleh Forum demokrasi Rakyat (Forderak) pada tanggal 14 September 2020 terkait adanya dugaan pelanggarahan Pemilihan Keberpihakan Bupati Kabupaten Bulukumba, AM. Sukri Sappewali terhadap salah satu bakal Calon Bupati Kabupaten Bulukumba, yang dinilai menguntungkan salah satu bakal calon yakni Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau.

Baca Juga:  Dua Jam Diperiksa Polisi, Dokter Rizal Dicecar 29 Pertanyaan

Koordinator Sentra Gakkumdu Bulukumba, Bakri Abubakar saat dikonfirmasi menjelaskan terkait laporan tersebut. Bawaslu bersama pihak Kepolisian dan Kejasaan telah menangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami sudah melakukan proses kajian dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut yakni Pelapor, Saksi-Saksi dan Terlapor untuk di mintai keterangan,” kata Bakri, Jumat (18/9/2020).

“Selain itu juga, telah dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Bulukumba dan disimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan”, tambah Bakri.

Baca Juga:  Jelang Musda Golkar Bulukumba, AMPI Minta Pelibatan Lembaga Internal 

Lanjutnya, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan Forderak terhadap Bupati Sukri Sappewali disimpulkan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.

“Sebagaimana diatur di pasal 71 ayat 1 junto pasal 188 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya,” tutup Bakri.

 

EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Dikeluhkan Masyarakat, KPU Bulukumba Final Gelar Debat Putaran Kedua di Makassar

KABAR PARLEMEN

Di Rumah Ketua DPRD Bulukumba, Anggota DPR RI Muh Aras Serahkan Bantuan PIP ke 354 Siswa

KABAR PARLEMEN

Dewan Desak Dinkes Bulukumba Bayar Gaji Petugas PSC Pekan Ini

KABAR PARLEMEN

Bupati Serahkan Rancangan Awal RPJMD, DPRD Bantuk Pansus

KABAR PARLEMEN

Musda Golkar Bulukumba Terancam Batal, Hingga Jabatan Hamza Pangki Dipertanyakan

KABAR PARLEMEN

Irwan Nasir-Abu Thalib Ramaikan Perebutan Kursi Ketua DPD Golkar Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Hari Kunjung Perpustakaan, Ketua DPRD Bulukumba Harap Setiap Desa Punya Rumah Baca

KABAR PARLEMEN

Ingatkan Bawaslu, Kopel Bulukumba Sebut Birokrasi Tak Netral Lebih Berbahaya dari Politik Uang