Bukan Program Bantuan, Bupati Bulukumba Ingin Program Pemerintah Monumental

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dibawa kendali Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf menilai jika program bantuan kepada masyarakat seperti bantuan untuk para nelayan dianggap tidak efektif dilakukan.

Bupati berlatar belakang pengusaha ini menginginkan kedepan, dierah pemerintahannya tidak ada lagi program yang tidak berkelas atau ecek-ecek. Ia menginginkan agar nantinya programnya bisa lebih monumental.

“Saya tidak sependapat dengan program yang tidak menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Seperti bantuan untuk nelayan yang tidak menyentuh kepentingan nelayan secara menyeluruh, bantuan hanya diberikan kepada satu kelompok tapi banyak kelompok lainnya yang tidak merasakan,” tegasnya,

Menurutnya program dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam waktu yang cukup panjang akan menjadi prioritasnya. Itu juga menurut Andi Muchtar Ali sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo pada Musyawarah Nasional Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) baru-baru ini.

Muchtar Ali menanggapi Video arahan presiden sebagai suatu hal yang sangat sejalan dengan cara berfikirnya. “Tidak perlu banyak program tapi monumental dan bisa tuntas”. Ia meminta kepada jajarannya untuk menjadikan itu sebagai referensi.

“Kalau di luar negeri perencanaan pembangunan itu bisa dinikmati untuk lima puluh sampai seratus tahun, kita dua puluh lima tahun cukup, itu sudah bagus”, tutur Andi Utta sapaan akrab Muchtar Ali Yusuf.

Andi Utta mengaku jika kedepannya, ia akan mendorong program prioritas pembangunan gedung pusat pelayanan pemerintahan, pusat kuliner pantai Merpati dan Pasar Sentral Bulukumba.

“Termasuk pelabuhan skala besar untuk pendaratan ikan yang refserentatif, oleh karena adanya pelabuhan pendaratan ikan maka akan membuka ruang bagi investasi pengolahan ikan,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Andi Utta juga memastikan jika respon cepat akan diberikan kepada para investor dalam mendapatkan kemudahan pengurusan izin.

“Kita juga harus siap merespon masuknya investasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, karena hadirnya investasi tentu akan membuka lapangan kerja,” tuturnya.

Reporter: IKM