Home / NEWS

Rabu, 24 Februari 2021 - 14:45 WIB

Bukan Dinas Perikanan, Limbah Tambak Udang Domain Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Bulukumba, Andi Alfian Mallihungan.

Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Bulukumba, Andi Alfian Mallihungan.

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Sebanyak enam perusahaan pengelolah tambak udang menghadiri undangan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Senin (22/2/2021) lalu.

Selain enam perusahaan, RDP itu juga dihadiri pihak Badan Pendapatan Daerah Bulukumba, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Bulukumba. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Bulukumba tidak hadir dalam RDP tersebut.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, menyebutkan jika RDP dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat pesisi soal limbah tambak udang yang mencemari laut.

“Kegiatan ini untuk cek dan balance dalam menjalankan satu aspirasi masyarakat terkait dengan banyaknya keluhan atas aktifitas -aktifitas petambak yang ada di Kabupaten Bulukumba,” katanya.

Baca Juga:  Wujudkan Solidaritas, Serikat Pelaut Bulukumba Resmi Terbentuk

Sementara, Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Bulukumba, Andi Alfian Mallihungan yang di kofirmasi pasca pelaksanaan RDP mengaku jika pihaknya hanya berperan sebagai pemantau budidaya yang di lakukan oleh para penambak.

“Kalau kami hanya memantau teknik budidayanya dan para pengusaha juga wajib melaporkan ijin produksinya karena kami juga selalu pantau produksi mereka”, ungkapnya

Alfian menegaskan jika persoalan limbah tambak udang itu bukan domain Dinas Perikanan dan Kelautan. Melainkan itu merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Lingkungan Hidup yang bisa tahu apakah disana ada pencemaran atau tidak. Cuma kalau bicara dokumen, seharunya penambak mengikuti dokumen amdal lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan,” terangnya.

Baca Juga:  Sidang Diluar Gedung, PA Bulukumba Kunjungi Desa Lonrong

Alfian juga menjelaskan jika dalam dokumen amdal perusahaan memiliki kewajiban membuat tandom ipal agar sirkulasi pembuangan bisa urai dan limbah yang dihasilkan tidak terdampak sampai di laut.

“Cuma saat ini, apakah hal itu di lakukan atau tidak. Itulah kenapa DPRD harus turun langsung mengecek hal itu agar kepastiannya bias didapatkan,” ujarnya.

Terkait izin tambak, Alfian mengaku jika pihaknya hanya mengeluarkan izin wilayah. Sedangkan untuk izin lainnya ada pada dinas terkait.

“Kami hanya mengeluarkan izin wilayah, kalau lingkungan itu di DLHK dan ada juga izin dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal,” pungkasnya.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

NEWS

KKB Mamuju Programkan Trauma Healing Untuk Anak-anak Korban Gempa

DAERAH

Terima PKH Selama 5 Tahun, Suharni Kini Jadi Pengusaha Beromset Jutaan

NEWS

Galang Bantuan Untuk Sulbar, Gerakan Bulukumba Peduli Koordinasi Pemkab

DAERAH

Wabup Bantaeng: Laporan Keuangan Bantaeng Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

NEWS

Pimpin Apel Pengamanan Pilkada, Kapolres Bulukumba Tekankan Netralitas

HEADLINE

Update Corona di Indonesia 7 Juni: Pasien Sembuh Tembus 10.498 Orang

HEADLINE

AM Sukri Ajak Bupati-Wabup Terpilih Tiru Kesetiaan Dirinya Bersama TSY

HEADLINE

Gegara BLT, Kantor Desa Anrihua Kindang Disegel Pasukan Emak-emak