Bukan Dinas Perikanan, Limbah Tambak Udang Domain Lingkungan Hidup

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Sebanyak enam perusahaan pengelolah tambak udang menghadiri undangan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Senin (22/2/2021) lalu.

Selain enam perusahaan, RDP itu juga dihadiri pihak Badan Pendapatan Daerah Bulukumba, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Bulukumba. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Bulukumba tidak hadir dalam RDP tersebut.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, menyebutkan jika RDP dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat pesisi soal limbah tambak udang yang mencemari laut.

“Kegiatan ini untuk cek dan balance dalam menjalankan satu aspirasi masyarakat terkait dengan banyaknya keluhan atas aktifitas -aktifitas petambak yang ada di Kabupaten Bulukumba,” katanya.

Baca Juga:  Dinsos Sinjai Benarkan Penyaluran BPNT Dilirik Polda Sulsel

Sementara, Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Bulukumba, Andi Alfian Mallihungan yang di kofirmasi pasca pelaksanaan RDP mengaku jika pihaknya hanya berperan sebagai pemantau budidaya yang di lakukan oleh para penambak.

“Kalau kami hanya memantau teknik budidayanya dan para pengusaha juga wajib melaporkan ijin produksinya karena kami juga selalu pantau produksi mereka”, ungkapnya

Alfian menegaskan jika persoalan limbah tambak udang itu bukan domain Dinas Perikanan dan Kelautan. Melainkan itu merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Lingkungan Hidup yang bisa tahu apakah disana ada pencemaran atau tidak. Cuma kalau bicara dokumen, seharunya penambak mengikuti dokumen amdal lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan,” terangnya.

Baca Juga:  Kadin Bulukumba Minta Pemerintah Segera Jalankan Pembangunan Fisik

Alfian juga menjelaskan jika dalam dokumen amdal perusahaan memiliki kewajiban membuat tandom ipal agar sirkulasi pembuangan bisa urai dan limbah yang dihasilkan tidak terdampak sampai di laut.

“Cuma saat ini, apakah hal itu di lakukan atau tidak. Itulah kenapa DPRD harus turun langsung mengecek hal itu agar kepastiannya bias didapatkan,” ujarnya.

Terkait izin tambak, Alfian mengaku jika pihaknya hanya mengeluarkan izin wilayah. Sedangkan untuk izin lainnya ada pada dinas terkait.

“Kami hanya mengeluarkan izin wilayah, kalau lingkungan itu di DLHK dan ada juga izin dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal,” pungkasnya.

Reporter: IKM

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template