Home / KABAR PARLEMEN

Kamis, 17 September 2020 - 15:21 WIB

Begini Kinerja Dan Hasil Temuan 3 Pansus Bentukan DPRD Bulukumba Dalam Pengawasan Anggaran

DPRD Bulukumba

DPRD Bulukumba

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, H Rijal mengurai beberapa kinerja dan hasil temuan hingga kendala sejak terbentuknya ke-tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD beberapa waktu lalu.

Ketiga Pansus tersebut diantaranya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), dan juga Anggaran Covid-19 Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba.

Pengawasan terkait ketiga poin program penyaluran anggaran tersebut saat ini masih dalam tahap kajian oleh Pansus.

BOK kata dia, walaupun sudah masuk ke rana hukum, tapi ada beberapa poin yang tidak didapatkan pihak kepolisian dan bisa jadi bahan rekomedasi laporan oleh Pansus.

“Setelah adanya Pansus ini, kita malah menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran-anggaran lain, seperti Jampersal dan Non kapitasi Dinas Kesehatan,” katanya, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga:  Bertamu ke Bulukumba, Sekrtariat DPRD Provinsi Sulsel Konsul Pengelolaan Program

Adapun Pansus anggaran Covid-19 dan BLT DD, pihaknya saat ini melakukan pengawasan-pengawasan salah satunya dengan menyerap laporan dari masyarakat.

Selama dalam bentuk pengawasan, Pansus kata dia harus benar-benar butuh kajian dalam mensinkronisasikan data.

“Tapi lagi-lagi kita tidak bisa serta merta menjustice bahwa desa ini yang bermasalah. Namun data-data yang kami terima tentu disinkronkan dengan dinas terkait, seperti PMD dan Dinas Sosial dari bantuan yang masuk ke seluruh desa di Kabupaten Bulukumba,” paparnya.

Diketahui, selain BOK, Bantuan Sosial (Bansos) Dinsos Bulukumba juga telah ditangani pihak kepolisian.

Legislator PPP ini juga menceritakan kendala yang sempat dialami oleh pihaknya. Yakni saat sejumlah Kepala Desa (Kades) menyebut DPRD terlalu jaih mencampuri urusan dapur pemerintah Desa terkait BLT DD.

Rijal menyebutkan, Kades tersebut salah persepsi. Menurutnya, Pemerintah desa adalah salah satu mitra DPRD.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Hadiri RO Pengamanan Covid 19

“Kami tidak ingin mencari kesalahan, tapi ingin membantu mencarikan solusi apa-apa yang tidak tepat sasaran. Agar sama-sama kita mengawal dan betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.

Meski desa juga mempunyai perwakilan, yakni Badan Pengawas Desa (BPD). Namun sebagai Legislatif, DPRD jelas Rijal, juga mempunyai fungsi pengawasan, apalagi yang berkaitan dengan anggaran pemerintah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba, Andi Kurniady menyebutkan, Pansus BLT DD dianggap sepenuhnya kewenangan DPRD Kabupaten Bulukumba.

Menurutnya dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BLT Dana Desa, yang terlibat dalam pengawasan adalah Inspektorat, Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Tapi pengawasan secara umum DPRD boleh-boleh saja, LSM juga bisa mengawasi. Komponen masyarakat saja boleh mengawasi, apalagi legislatif,” tuturnya.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Masuki Pembahasan APBD Pokok 2021, DPRD Bulukumba ‘Blusukan’ ke Pasar Sentral

KABAR PARLEMEN

Dishub Bongkar Aset Pemerintah, DPRD Ragukan ‘We Love Bulukumba’

KABAR PARLEMEN

Tak Ada Libur, DPRD Bulukumba Paripurna Penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2020

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Beberkan Alasan Ruangan Kades Balibo Disegel

KABAR PARLEMEN

Meski Digerayangi Kasus Korupsi, Fraksi Demokrasi Indonesia Sebut Kinerja Pemkab Bulukumba di 2019 Cukup Baik

KABAR PARLEMEN

Pemasangan Lampu Jalan Tak Merata, Dewan Minta PUTR Bulukumba Diaudit

KABAR PARLEMEN

Dewan Tandatangani Nota Kesepakatan APBD Perubahan Bulukumba 2020

KABAR PARLEMEN

Kaji UU Omnibus Law, DPRD Bulukumba Akan Tempuh Yudisial Review
error: Content is protected !!