Home / NEWS

Jumat, 20 November 2020 - 18:44 WIB

Bawaslu Bulukumba Dapat ‘Warning’ Pelanggaran Pilkada

Jaringan Pemuda Bulukumba (Rimba) melakukan aksi didepan kantor Bawaslu Bulukumba, Jalan Kusuma Bangsa, Jumat (20/11/2020)

Jaringan Pemuda Bulukumba (Rimba) melakukan aksi didepan kantor Bawaslu Bulukumba, Jalan Kusuma Bangsa, Jumat (20/11/2020)

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Jaringan Pemuda Bulukumba (Rimba) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba melalui enam poin desakan dalam pelanggaran Pilkada 2020.

Tuntutan Rimba tersebut disampaikan langsung di depan kantor Bawaslu, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile dalam bentuk demonstrasi pada Jumat (20/11/2020).

Mereka mendesak agar Bawaslu Bulukumba segera menyelesaikan proses pelanggaran yang selama ini telah memiliki bukti kongkrit.

Selain itu, Rimba meminta Bawaslu menjaga independensi dan tidak tebang pilih mengusut kasus pelanggaran Pilkada.

Selanjutnya, mereka meminta kasus yang ada agar benar-benar didalami dengan melakukan identifikasi lebih mendalam.

Baca Juga:  Tak Berprogres, Demokrat Sulsel Beri Sinyal Tinggalkan AHP-AMM di Pilkada

Poin selanjutnya, meminta agar Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh pengawas ditingkat Kecamatan hingga TPS, menjalankan fungsi pengawasan sesuai tupoksi masing-masing.

Tak sampai disitu, Rimba juga meminta Bawaslu memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait hasil proses penindakan yang telah berjalan.

Pon terakhir, mereka mendesak Bawaslu menindak tegas para oknum Panwascam dan pengawas tingkat paling rendah jika ditemukan memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Bulukumba.

Menanggapi tuntutan itu, salah seorang komisioner Bawaslu, Bakri Abubakar dihadapan demonstran mengatakan, pihaknya tidak punya kewenangan eksekutorial.

Baca Juga:  Jelang Pilkada Bulukumba, Arum Spink Ditunjuk Ambil Alih Ketua NasDem Dari Tomy Satria

“Kami mencermati secara komperehensif bersama dengan teman-teman penyidik dan kejaksaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua kordinator penyidikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bulukumba, Ipda Muh Dasri juga turut angkat bicara.

Bawaslu kata dia sudah sangat bekerja keras, baik melakukan pengawasan dari pelanggaran kode etik hingga pelanggaran netralitas.

“Tidak ada satupun yang dilewatkan, semua di proses. Dan bentuk pelanggarannya dilimpahkan ke instansi yang sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Bentuk pelanggaran Pilkada terang dia, merupakan wewenang yang diputuskan ketiga instansi yang tergabung dalam Gakkumdu, diantaranya Jaksa, Penyidik Kepolisian dan Bawaslu.

Share :

Baca Juga

NEWS

Setelah Bupati Bantaeng, Kini Bupati Sinjai Terkonfirmasi Positif Covid -19

NEWS

Bulukumba Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Implementasi Program Transformasi Perpustakaan

NEWS

Pemkab Bantaeng Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD

NEWS

Ilham Azikin Dukung Penyebarluasan Informasi Lewat Radio

NEWS

DAK Fisik Sinjai 2021 Tertinggi di Sulsel, Jumlahnya Capai Rp236 Miliar

NEWS

Lantunkan I’tirof, Duet Mustari dan Indah Sari Bikin Merinding

NEWS

Angka Perceraian ASN Tahun 2020 di Bulukumba Menurun Dibanding 2019

NEWS

Dari 30 Orang Hanya Tiga ASN yang Berkantor