Home / KABAR PARLEMEN

Senin, 23 November 2020 - 13:59 WIB

Bawaslu, Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada

Praktisi Hukum, Marwan Fadhel

Praktisi Hukum, Marwan Fadhel

AJANG perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan tahun 2020 tidak pernah lepas dari berbagai isu pelanggaran di setiap tahapannya, tak terkecuali pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Tindakan yang dilakukan tidak tanggung-tanggung mulai dari aktif mensosialisasikan pasangan calon baik di dunia mata maupun maya.

Tentu para aparatur sipil negara (ASN) tetap mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih. Hanya saja, yang dilarang adalah bentuk keberpihakan atau keterlibatannya dalam dunia politik. Namun jika melihat dalam konteks sejarah, bukan hal baru jika kita berbicara terkait sikap tidak netralnya ASN dalam kontestasi politik. Dimasa orde baru, politisasi birokrasi menjadi bagian dari upaya untuk memenangkan salah satu partai politik yang menjadi wadah para pemimpin Orde Baru masa itu, sangat memanfaatkan mesin kerja birokrasi untuk memenagi kontestasi politik kala itu.

Bulukumba sebagai daerah yang cukup dinamis dalam setiap kontestasi poitikya juga mengalami kondisi serupa, belum lama ini beredar foto-foto beberapa ASN yang banyak melakukan gerakan simbol mendukung salah satu paslon,dan juga yang masih hangat diperbincangkan belakangan ini beredarnya gambar group salah satu percakapan di media sosial yang memperlihatkan perilaku aktif ASN dalam group pemenagan salah satu paslon.

Asas neralitas yang mengikat ASN merupakan prodak kebijakan politik yang mengikat ASN agar tidak berpihak kepada kepentigan siapun. Secara Yuridis sikap netral ASN dijabarkan dalam undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ASN harus memiliki asas netralitas, artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Selanjutnya, sanksi pidana juga mengancam ASN sebagaimana dimaksud pada UUNomor 1 tahun 2015 yang terakhir kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020 apabila terbukti mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Rumuskan Pilkades Sistem e-Voting

Selanjutnya, Laragan ASN untuk terlibat dalam proses kampanye juga dijamin dalam Pasal 4 ayat 12 sampai ayat 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan secara detail larangan keterlibatan ASN dalam berbagai bentuk kegiatan kampanye, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017 semakin menegaskan bahwa netralisai ASN dalam ajang pemilu itu sangat ditekankan, dalam surat edaran medagri ini dijelaskan bahwa ASN dilarang melakukan pendekatan degan partai politik, selain itu, ASN juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan pasangan calon melalui media online atau media sosial. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon dengan berbagai simbol yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat.

Namun kenyataannya, meski norma mengenai netralitas ASN cukup kompleks dengan sanksi yang jelas, berat dan tegas, sepertinya tidak begitu dihiraukan oleh beberapa ASN. Setiap pelaksanaan Pilkada maupun pemilu, tetap saja dapat kita jumpai ASN yang melanggar asas netralitasnya. Hal tersebut kemudian banyak mengundang timbulnya spekulasi ditegah-tegah masyarakat tentang peran Bawaslu (badan pengawas pemilu) dalam menindak ASN yang teridentifiksi melakukan pelanggaran pemilihan umum.

Baca Juga:  HM21 Klaim Basis di Timur, Pemilihnya Mayoritas Perempuan

Bawaslu, sebagai lembaga yang dijamain oleh negara melalui undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah menjadi UU No. 6 tahun 2020 memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Lebih khusus kewenangan tersebut juga tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 yang semakin menegaskan fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam menjalankan kewenagan penegakan hukum (pro justitia), Bawaslu berwenangn untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung untuk selanjutnya memberikan keteragan yang sebenar-benarnya terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Apabila dari hasil proses Rapat Pleno yang dilakukan Bawaslu terbukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran asas netralitas ASN, maka Bawaslu berwenang mengajukan rekomendasi sesuai dengan amanat dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2020, kepada Instansi atau Lemabaga Negara terkait untuk menindak lanjuti hasil rapat pleno tersebut untuk selanjutnya menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran pemilu baik dalam bentuk pelanggaran administratif pemilu, kode etik sebagai ASN, hingga pelanggaran delik pemilu.

Terkait kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran etik ASN tentu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam hal ini adalah kepala daerah atau yang sedang menjabat sebagai pelaksana teknis. Bawaslu hanya berwenang megajukan rekomendasi yang diteruskan Kepada Komisi ASN (KASN). KASN sendiri tetap merekomendasikannya kepada PPK. Pada kondisi seperti inilah kemudian masyarakat sangat mengharapkan kehadiran sosok Kepala Daerah atau Pejabat Pelaksana yang tegas dalam memberikan pembinaan atau sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar kode etik dalam perhelatan Pikada untuk mencapai tujuan demokrasi yang dicita-citakan bangsa.

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Komisi A Kunker ke DPRD Sidoarjo, Konsul Pilkades Sistem E-Voting

KABAR PARLEMEN

Penjelasan KPU Bulukumba Soal Pengunduran Diri Sejumlah Legislator yang Maju di Pilkada

KABAR PARLEMEN

Anggaran Perencanaan Pemkab Bulukumba Dinilai Lebih Efektif Ditetapkan Sebelum Pokok

KABAR PARLEMEN

Usai Pilkada, DPRD Bulukumba Lanjutkan Pembahasan RAPBD 2021

KABAR PARLEMEN

Pindah Partai, Ismail Yusuf Diberhentikan dari Partai Berkarya

KABAR PARLEMEN

Nonstop, DPRD Bulukumba Bahas RAPBD 2021 Hingga Tembus Fajar

KABAR PARLEMEN

BPK RI Minta Pemkab Bantaeng Tingkatkan Pengelolaan dan Pemberian Data Dokumen

KABAR PARLEMEN

Pemasangan Lampu Jalan Tak Merata, Dewan Minta PUTR Bulukumba Diaudit