Banyak Masalah di Dinkes, Dewan Desak Pemkab Bulukumba Evaluasi ASN-nya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk tidak tinggal diam dalam mersepon bannyaknya masalah yang terjadi di Dinas Kesehetan (Dinkes).

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba, Dewan meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dievaluasi.

Hal itu tak lepas dari beberapa polemik yang terjadi di Dinkes yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan, BKPSDM harus tegas mengambil langkah,” kata anggota Komisi A, Juandi Tandean, Kamis (20/8/2020).

Kasus-kasus itu diantaranya Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang masih didalami pihak kepolisian dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, serta temuan masalah baru di Dana Non Kapitasi sebesar Rp17 miliar.

“Untuk itu, kami meminta BKPSDM untuk mengevaluasi kinerja ASN dilingkup Dinas kesehatan,” tegas legislator Golkar itu.

Selain itu, pada rapat monitoring terkait realisasi tahun anggaran 2019 dan juga sekaligus realisasi kegiatan triwulan II tahun 2020, ia menyebutkan seharusnya realisasi OPD terkait sudah mencapai minimal angka 50 persen keatas.

Pihaknya kata dia, meminta agar OPD yang masih belum mencapai realisasi 50 persen keatas tersebut agar segera merampungkan target masing-masing.

Sekadar diketahui, Komisi A sendiri bermitra dengan Satpol PP, Sekertaris Daerah (Sekda), Sekertaris Dewan (Sekwan), Inspektorat, Kesbangpol, BKPSDM, Capil, dan juga Dinas Perpustakaan