Home / KABAR PARLEMEN

Rabu, 26 Agustus 2020 - 08:56 WIB

Banyak Indikasi Korupsi di Dinkes Bulukumba, Dewan Beri Catatan Khusus ke Bupati

Wakil ketua DPRD Bulukumba, Patudangi Azis

Wakil ketua DPRD Bulukumba, Patudangi Azis

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyampaikan beberapa catatan khusus ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba setelah merampungkan pembahasan APBD 2019 di ruang rapat paripurna, Selasa (25/8/2020) siang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, H Patuddangi Azis. Menurutnya catatan yang diberikan seharusnya menjadi perhatian khusus Pemkab dalam hal ini Bupati.

Catatan tersebut diantaranya, adalah masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.

Serta banyaknya indikasi korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dengan berbagai masalah polemik anggaran, terkhusus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang saat ini bergulir di Kepolisian dengan taksiran kerugian negara Rp.6,4 Miliar dari hitungan internal Tipikor Polres Bulukumba.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sambut Kunker Kapolda di Bulukumba

Belum lagi masalah dana Kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp.17 Miliar, namun berdasarkan temuan dewan, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut.

Terbaru soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.

Di sisi lainnya, Dewan juga meminta Pemkab segera mendorong Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.

“Yaitu masalah-masalah yang berkembang di Dinkes, antara lain BOK. Kami memberikan support dukungan pihak kepolisian dan Pansus yang masih sedang berjalan melakukan penelusuran,” sebut H Patuddangi, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga:  Polemik Penutupan Tambang Galian C Bulukumba, Dewan Konsul ke Pemprov Sulsel

Ia menyebutkan, penelusuran yang dimaksudkan dalam arti, mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut.

“Catatan kedua, dengan selesainya ini, kita berharap Pemda mendorong kembali KUA PPAS APBD Perubahan 2020 untuk dibahas di DPRD,” imbuhnya.

Sekada diketahui, Delapan Fraksi di DPRD Bulukumba telah sepakat menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019.

Rangkaian ini diakhiri dengan pandangan umum Bupati dan penandatangan nota kesepatakan tentang penetapan kesepakatan pertanggungjawaban APBD 2019 antara Bupati dan DPRD.

“Untuk persoalan lain saya kira sudah kita bahas dan sudah menjadi catatan pada pembahasan berikutnya. Supaya tidak terjadi lagi seperti di 2019 kemarin,” pungkas legislator Fraksi Gerindra ini.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Delapan Fraksi DPRD Bulukumba Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

KABAR PARLEMEN

Hari HAM Sedunia, Ketua DPRD Bulukumba Ajak Saling Menghormati

KABAR PARLEMEN

Soal Pengembalian Kerugian Negara, Pansus Covid-19 DPRD Belum Keluarkan Rekomendasi

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba Giat Sosialisasi Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas, Kini di Dapil IV

KABAR PARLEMEN

Begini Kinerja Dan Hasil Temuan 3 Pansus Bentukan DPRD Bulukumba Dalam Pengawasan Anggaran

KABAR PARLEMEN

Di Rumah Ketua DPRD Bulukumba, Anggota DPR RI Muh Aras Serahkan Bantuan PIP ke 354 Siswa

KABAR PARLEMEN

DPRD Kota Tarakan Belajar Perda Zakat di Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Bahas Hingga Malam Hari, DPRD Bulukumba Kebut Ranperda Pertanggungjawaban 2019
error: Content is protected !!