Banyak Indikasi Korupsi di Dinkes Bulukumba, Dewan Beri Catatan Khusus ke Bupati

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyampaikan beberapa catatan khusus ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba setelah merampungkan pembahasan APBD 2019 di ruang rapat paripurna, Selasa (25/8/2020) siang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, H Patuddangi Azis. Menurutnya catatan yang diberikan seharusnya menjadi perhatian khusus Pemkab dalam hal ini Bupati.

Catatan tersebut diantaranya, adalah masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.

Serta banyaknya indikasi korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba dengan berbagai masalah polemik anggaran, terkhusus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang saat ini bergulir di Kepolisian dengan taksiran kerugian negara Rp.6,4 Miliar dari hitungan internal Tipikor Polres Bulukumba.

Baca Juga:  Konsultasi Potensi Wisata, 25 Legislator Kota Bau-bau Berkunjung ke DPRD Bulukumba

Belum lagi masalah dana Kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp.17 Miliar, namun berdasarkan temuan dewan, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut.

Terbaru soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.

Di sisi lainnya, Dewan juga meminta Pemkab segera mendorong Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.

“Yaitu masalah-masalah yang berkembang di Dinkes, antara lain BOK. Kami memberikan support dukungan pihak kepolisian dan Pansus yang masih sedang berjalan melakukan penelusuran,” sebut H Patuddangi, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga:  Fraksi PAN Sarankan Pemerintah Lakukan Perbaikan DED Drainase dan Penataan Kota

Ia menyebutkan, penelusuran yang dimaksudkan dalam arti, mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut.

“Catatan kedua, dengan selesainya ini, kita berharap Pemda mendorong kembali KUA PPAS APBD Perubahan 2020 untuk dibahas di DPRD,” imbuhnya.

Sekada diketahui, Delapan Fraksi di DPRD Bulukumba telah sepakat menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019.

Rangkaian ini diakhiri dengan pandangan umum Bupati dan penandatangan nota kesepatakan tentang penetapan kesepakatan pertanggungjawaban APBD 2019 antara Bupati dan DPRD.

“Untuk persoalan lain saya kira sudah kita bahas dan sudah menjadi catatan pada pembahasan berikutnya. Supaya tidak terjadi lagi seperti di 2019 kemarin,” pungkas legislator Fraksi Gerindra ini.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template