Antisipasi Kebocoran PAD, DPRD Minta Pemkab Gandeng Kepolisian

Tipikor Polres Bulukumba Bidik Tunggakan Pajak PBB di Semua Desa

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena tidak mencapai target dan berimplikasi kepada sejumlah kegiatan pembangunan daerah.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Bulukumba pun diminta mengambil langkah tegas terkait dengan menggenjot realisasi pendapatan. Salah satu yang harus dilakukan adalah menggandeng pihak kepolisian, untuk mengusut tunggakan pajak dan retribusi daerah.

Muhammad Thamrin selaku salah satu anggota DPRD Bulukumba meminta Pemkab Bulukumba, melalui Dinas Pendapatan Daerah, agar mendata ulang semua obyek pajak dan obyek retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, untuk diminta segera membayarkan tunggakan mereka.

“Data para penunggak pajak dan retribusi itu sangat dibutuhkan, untuk dilakukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Thamrin.

Soal pendapatan daerah yang tidak terealisasi sesuai target, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem ini meminta Pemkab agar mengoptimalkan sektor pajak burung walet, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), serta retribusi menara telekomunikasi, retribusi tera dan tera ulang yang, saat ini, belum tergali dan terkelola dengan baik.

Baca Juga:  Andi Utta dan Deretan Figur yang Sempat Dilirik Jadi Wakilnya di Pilkada Bulukumba

“Usaha peningkatan PAD sangat penting. Namun, kami menyarankan agar Pemkab membuat tim khusus yang menangani peningkatan PAD, yang terdiri dari lintas OPD yang memiliki potensi PAD,” terangnya.

Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba tengah mendalami tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mencapai Rp24 miliar.

Kepala Unit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muh Ali, mengaku bukan hanya Desa Swatani, namun seluruh desa yang menunggak PBB-nya sedang ditelusuri.

“Semua desa ditelusuri tunggakannya termasuk Swatani dalamnya, karena PBB ini ada juga masalah di pendataan,” jelas Ipda Ali. “Baik objek pajaknya maupun data nama yang menunggak dan yang lunas, kita fokus disitu dulu,” tambahnya.

Baca Juga:  Pasca Diguyur Hujan, Andi Utta Kembali Pantau Saluran air

Untuk mengetahui adanya dugaan indikasi hukum, terlebih dahulu dilakukan validasi data oleh Bapenda.

“Termasuk Swatani dan desa lainnya, karena nama-nama yang menunggak disana harus jelas dulu datanya, nah ini sementara kita tunggu semua hasilnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, tim terpadu verifikasi berkas turun lapangan untuk melakukan pengecekan.

“Masalah lain juga banyak yang sudah bayar tapi tidak terimput di sistem, ada juga yang dobel, makanya diverifikasi dulu data di Bapenda biar jelas yang menunggak dan yang tidak,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kurang lebih Rp24 Miliar pembayaran PBB di Kabupaten Bulukumba, menunggak. Dari informasi yang diperoleh, data tunggakan itu tercatat sejak 2015 hingga 2020.

Penulis: Eky Hendrawan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template