Angka Perceraian ASN Tahun 2020 di Bulukumba Menurun Dibanding 2019

BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 7 provinsi dengan angka perceraian tertinggi se-Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, angka perceraian tersebut sudah mengalami penurunan termasuk di Daerah Kabupaten Bulukumba.

Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bulukumba yang masuk sebagai deretan pasangan yang rawan melakukan perceraian juga turut mengalami penurunan.

Adapun data yang dihimpun, sedikitnya 29 ASN mengalami perceraian dalam kurung waktu 2019-2020. Pasangan ASN yang memilih cerai 2019 sebanyak 16 orang dan tahun 2020 tercatat 13 pasangan.

Hal ini diungkap oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba, Muhammad Irfan.

Baca Juga:  Carut Marut Penyaluran BPNT, Dinsos Dituding Lakukan Konspirasi

“Yang banyak mengajukan gugatan adalah pihak istri yang juga berstatus ASN. Entah karena sudah tidak cocok, beda prinsip atau pun tidak sejalan dalam rumah tangga,” katanya, Senin, 18 Januari 2021.

Irfan juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 dan PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 1960.

Kemudian, diatur dalam Peraturan Kepala BKN dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019.

Baca Juga:  Serap Aspirasi, AAP: Prioritaskan Bulukumba Setelah Bone

Dalam aturan tersebut, BKPSDM bertugas melakukan mediasi dan melakukan pendalaman termasuk menyelidik permasalahan.

Setelah melalui proses mediasi untuk pencarian solusi dan tetap ingin melakukan perceraian maka pihaknya mengeluarkan rekomendasi ke Pengadilan Agama.

“Tetap kami carikan solusi untuk rujuk, namun kalau kedua belah pihak tetap mau cerai, yah apa boleh buat terpaksa kami keluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Pengadilan Agama tidak akan menerima laporan gugatan perceraian jika tidak ada rekomendasi dari BKPSDM.

“Walaupun ada yang kekeh ingin bercerai, namun ada juga yang memilih untuk rujuk setelah dilakukan mediasi,” tutup Irfan.

REPORTER: NDA

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template