Home / NEWS

Senin, 19 Oktober 2020 - 14:07 WIB

30 Saksi Diperiksa, Kejari Terus Dalami Dugaan Penyimpangan Jampersal Dinkes Bulukumba

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba terus mendalami kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan (Dinkes) 2019.

Setidaknya penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bulukumba telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus yang dianggap merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut.

30 saksi tersebut terdiri dari Kepala dan Bendahara Puskesmas, pihak Dinas Kesehatan seperti Bendahara Dinsa dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes Bulukumba, Andi Ade Ariadi.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut mengaku jika pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan memeriksa sedikitnya 30 saksi yang terkait.

“Kita terus mengumpulkan sejumlah bukti dengan memeriksa sejumlah saksi. Tercatat sudah ada 30 orang saksi yang sudah dimintai keterangannya,” katanya, Senin 19 Oktober 2020.

Baca Juga:  Rapid Test Massal Ratusan Warga di Bantaeng Hasilnya Nonreaktif

Dalam pemeriksaan tersebut, menurut Thirta. Pihaknya menemukan sejumlah fakta atas dugaan penyimpangan tersebut. Hanya saja pihaknya belum ingin membeberkan hingga data dan keterangan yang butuhkan rampung.

“Soal apa hasil dan temuan penyelidik, kami belum bisa beberkan. Kami akan sampaikan nanti setelah pemeriksaan selesai kami lakukan,” ujarnya.

Jampersal yang menjadi temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, diindikasi adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran, kemudian diusut oleh kejaksaan. Hanya saja kejaksaan belum ingin membocorkan terkait jumlah kerugian negara yang diakibatkan.

“Kami masih dalam tahap mengumpulkan data. Nanti jika ada perkembangan terkait masalah itu, kami akan informasikan,” kata Andi Thirta.

Sekadar diketahui, program Jampersal yang dikelola Dinas Kesehatan dinilai bermasalah. DPRD Bulukumba menemukan sejumlah Puskemas belum menerima pembayaran Jampersal di tahun 2019, temuan tersebut menjadi catatan khusus.

Baca Juga:  Sembuh dari Covid-19, Pasien 012 Bulukumba Sampaikan Terima Kasih ke Nakes

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Patuddangi Azis mengatakan, tak hanya soal dugaan korupsi BOK, catatan khusus lainnya yakni masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.

Terbaru, lanjut dia, soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.

“Belum lagi masalah dana kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp17 Miliar, namun berdasarkan temuan kami, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut,” tutupnya.

Share :

Baca Juga

NEWS

Tunggak Pajak Hingga Ratusan Juta, Mall Wisata Bulukumba Dipasangi Plang

NEWS

Ketua Baznas Bulukumba Apresiasi Edaran Pemda Bulukumba

NEWS

Hidup Sebatang Kara Dirumah Tua, Nenek Sattima Tidak Terakomodir Dalam Bantuan Sosial

NEWS

Bupati Siap Balas Kekalahan Bantaeng dari Pemkot Makassar

NEWS

Nelayan yang Terombang-ambing di Perairan Bira Ditemukan Selamat

NEWS

Bantaeng Jadi Daerah Terendah Kasus Stunting di Sulsel

NEWS

Deretan Prestasi Berry Juana Putra Selama Menjabat Kasat Reskrim Polres Bulukumba

NEWS

Kelurahan Caile Gelar Sunatan Massal, Bupati Bulukumba: Patut Ditiru Kelurahan Lain