AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

Bulukumba, Kumanika.com-- Dalam perayaan Dies Natalis ke 14 tahunnya, Akademi Kebidanan Tahira Al-baeti Bulukumba, menargetkan bisa lebih maju dan berkembang....
Read More
Dewa United vs PSM Makassar, Jaga Konsistensi di Kandang Lawan

Dewa United vs PSM Makassar, Jaga Konsistensi di Kandang Lawan

Makassar, Kumanika.com-- PSM akan menghadapi Dewa United dalam lanjutan pekan 10 Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Kamis (15/9/2022) malam...
Read More
Ini Syarat, Cara Daftar, dan Cara Cek Penerima BLT BBM

Ini Syarat, Cara Daftar, dan Cara Cek Penerima BLT BBM

Jakarta, Kumanika.com-- Bantuan langsung tunai atau BLT BBM merupakan salah satu bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah untuk menekan dampak...
Read More
Andi Utta Tagih Komitmen Pusat terkait Pemulihan Ekonomi

Andi Utta Tagih Komitmen Pusat terkait Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Kumanika.com-- Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf bersama 17 kepala daerah lainnya hadir mengikuti rapat pengendalian inflasi di Istana...
Read More
Jamu Persebaya, PSM Wajib Waspadai Tiga Pemain Ini

Jamu Persebaya, PSM Wajib Waspadai Tiga Pemain Ini

Makassar, Kumanika.com-- PSM Makassar akan melakoni laga klasik dengan menjamu Persebaya Surabaya pada laga lanjutan BRI Liga 1 musim 2022-2023...
Read More
Disingkirkan Kuala Lumpur City FC, PSM Bangga Lampaui Target

Disingkirkan Kuala Lumpur City FC, PSM Bangga Lampaui Target

Kuala Lumpur, Kumanika.com-- Perjalanan PSM Makassar di AFC Cup 2022 berakhir. Skuad Juku Eja takhluk oleh tuan rumah Kuala Lumpur...
Read More
Rans FC vs PSM Makassar, Ambisi Saling Berebut Poin

Rans FC vs PSM Makassar, Ambisi Saling Berebut Poin

Makassar, Kumanika.com-- PSM Makassar maupun Rans Nusantara FC sama-sama berambisi memenangkan pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, malam...
Read More
Kembali Ukir Sejarah, PSM Makassar Masih Tim Terbaik di Indonesia

Kembali Ukir Sejarah, PSM Makassar Masih Tim Terbaik di Indonesia

Makassar, Kumanika.com-- Bukan Persija Jakarta atau Persib Bandung tapi PSM Makassar lah yang sekali lagi mencatatkan sejarah sebagai klub pertama...
Read More
Ilham Azikin Minta Pejabat Administrator dan Pengawas Baru Kedepankan Integritas

Ilham Azikin Minta Pejabat Administrator dan Pengawas Baru Kedepankan Integritas

Bantaeng, Kumanika.com-- Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin menghadiri Pelantikan dan Mengambil Sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemkab Bantaeng...
Read More
Andi Utta Tinjau Sejumlah Titik Proyek, Rekanan Dapat Warning

Andi Utta Tinjau Sejumlah Titik Proyek, Rekanan Dapat Warning

Bulukumba, Kumanika.com-- Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf memanfaatkan hari libur untuk meninjau sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan. Gunakan...
Read More

10 Tuntutan FPR Bantaeng dalam Unjuk Rasa Peringatan Hari Tani 2021

10 Tuntutan FPR Bantaeng dalam Unjuk Rasa Peringatan Hari Tani 2021
Ilustrasi unjuk rasa. Foto: Diunduh dari laman merdeka.com

BANTAENG, KUMANIKA.com– FPR (Front Perjuangan Rakyat) merupakan bagian dari gerakan Global People Summit (GPS), sebuah wadah perlawanan rakyat global untuk memperjuangkan kedaulatan pangan yang adil, merata, sehat dan berkelanjutan.

Menyambut peringatan Hari Tani tahun 2021 ini, mereka melakukan aksi kampanye global FPR di seluruh Indonesia, untuk menyikapi pertemuan tingkat tinggi United Nation-Food Sistem Summit (UN-FSS) PBB.

Di Kabupaten Bantaeng, anggota FPR membagikan selebaran berisi pernyataan sikap. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Raya Andi Mannapiang, tepatnya di depan kantor Bupati Bantaeng, Kamis (23/09/2021) lalu. Mereka juga melakukan unjuk rasa di Jalan Sungai Bialo, Lembang, atau di depan Polres Bantaeng.

“Jalankan Land Reform Sejati untuk Mengakhiri laten Kemiskinan dan Keterbelakangan Bangsa dan Rakyat Selamanya. Dan untuk mengakhiri Dominasi Imperialisme yang Melestarikan Sistem Kekuasaan Setengah jajahan dan Pemerintahan Boneka yang Korup, tidak Kompoten dan Anti Rayat, Mempermalukan, Menghina, Membodohi Bangsa dan Rakyat Indonesia,” demikian bunyi pernyataan yang tertuang dalam selebaran tersebut.

Di depan Kantor Bupati, para pimpinan lembaga dalam FPR Bantaeng secara bergantian menyampaikan orasi dan kritik.

Saleh, perwakilan dari Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Bantaeng, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah gagal dalam melihat persoalan pokok yang dihadapi oleh kaum tani. Misalnya dalam menjawab kelangkaan pupuk bersubsidi, mereka hanya memberikan solusi instan, yakni dengan menyiapkan anggaran Rp3 milyar setiap tahun untuk menutupi kelangkaan pupuk.

Padahal, menurut Saleh, persoalan lain seperti penyiapan data Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), perbaikan kelembagaan petani, kepastian harga, ketersediaan lahan, dan tingginya biaya produksi masih menjadi masalah yang luput dari perhatian pemerintah.

Baca Juga:  Dua Kades di Bulukumba Tak Tolak Pansus BLT-DD Dampak Covid-19

Selain untuk kampanye nasional dan global, FPR Bantaeng juga mengangkat beberapa isu lokal yang berkaitan dengan situasi kaum tani, buruh, pemuda, nelayan perempuan, dan lain-lain.

Poin-poin Tuntutan FPR

Terkait hal tersebut, mereka mengajukan 10 poin tuntutan. Secara keseluruhan, FPR meminta Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi subsidi pertanian bagi kaum tani di pedesaan,  mendesak PT Huadi Nickel Alloy untuk bertanggungjawab atas limbah udara, padat dan cair yang dihasilkan dari pabrik pengelolaan nikel mereka, dan mengentikan segala bentuk PHK sepihak serta memberi jaminan hidup yang layak bagi kaum Buruh.

Tuntutan lainnya antara lain medesak KP3 untuk mengawasi harga pupuk di kalangan pengecer agar tetap sesuai HET, mendesak Pemkab Bantaeng untuk berhenti melayani kepentingan perusahaan milik Imperialisme yang dianggap merampas ruang hidup rakyat, sekaligus memastikan hak-hak normatif buruh dilaksanakan oleh perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Mereka juga menolak Perda Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng, meminta Land Reform Sejati diwujudkan dan membangun Indutrialisasi Nasional, menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam, dan mendesak Pemerintah serta Polres Bantaeng untuk menangkap dan mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur.

Selain Saleh, ada pula Fitri yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Kekerasan Seksual. Ia menyampaikan dalam orasinya bahwa kasus pemerkosaan yang dialami anak di bawah umur, di Kabupaten Bantaeng, belum juga menuai hasil setelah ditangani Polres selama tiga bulan terakhir. Fakta tersebut, menurutnya, menunjukkan buruknya kinerja kepolisian di Kabupaten Bantaeng.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Mandek di Kejaksaan, Mahasiswa Desak Kajari Lebih Progresif

Sebelumnya, massa solidaritas untuk korban kekerasan seksual rutin menggelar aksi unjuk rasa setiap hari kamis.

Setelah aksi di depan Kantor Bupati Bantaeng, massa kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng. Selain sebagai titik unjuk rasa terakhir, mereka sekaligus melakukan diskusi dengan anggota DPRD.

Diskusi dengan Anggota DPRD

Di ruan rapat DPRD, Ahmad Passollo menyampaikan seluruh tuntutan dan pernyataan aksi FPR Bantaeng. Selain itu, Ia juga meminta DPRD Bantaeng mengevaluasi dan mencabut Perda Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng.

Menurut Ahmad, skema kebijakan Kawasan Indsutri Bantaeng (KIBA) mendukung perampasan ruang hidup masyarakat. Rancangan tersebut juga mengeksploitasi sumber daya alam, dengan iming-iming kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Mereka menuntut Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab, karena telah ikut memberi peluang bagi investor melalui Perda.

Alih-alih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, lanjut Ahmad, keberadaan KIBA justru menambah beban mereka karena menciptakan polusi udara, suara bising, dan bau. Belum lagi hilangnya ruang hidup nelayan dan petani rumput laut.

Bukti lain yang dipaparkan Ahmad, bahwa di awal masa pandemi PT Huadi justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 100 orang karyawan, serta mempekerjakan mereka dengan upah di bawah UMP.

Terakhir, soal kepastian nasib masyarakat di tiga desa yakni Papanloe, Baruga, dan Borongloe yang masih tinggal di dalam Kawasan Industri Bantaeng. Kata Ahmad, ini menjadi persoalan rumit yang akan dihadapi di tahun-tahun berikutnya.(**)