Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

10 Tuntutan FPR Bantaeng dalam Unjuk Rasa Peringatan Hari Tani 2021

  • Bagikan
10 Tuntutan FPR Bantaeng dalam Unjuk Rasa Peringatan Hari Tani 2021
Ilustrasi unjuk rasa. Foto: Diunduh dari laman merdeka.com

BANTAENG, KUMANIKA.com– FPR (Front Perjuangan Rakyat) merupakan bagian dari gerakan Global People Summit (GPS), sebuah wadah perlawanan rakyat global untuk memperjuangkan kedaulatan pangan yang adil, merata, sehat dan berkelanjutan.

Menyambut peringatan Hari Tani tahun 2021 ini, mereka melakukan aksi kampanye global FPR di seluruh Indonesia, untuk menyikapi pertemuan tingkat tinggi United Nation-Food Sistem Summit (UN-FSS) PBB.

Di Kabupaten Bantaeng, anggota FPR membagikan selebaran berisi pernyataan sikap. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Raya Andi Mannapiang, tepatnya di depan kantor Bupati Bantaeng, Kamis (23/09/2021) lalu. Mereka juga melakukan unjuk rasa di Jalan Sungai Bialo, Lembang, atau di depan Polres Bantaeng.

“Jalankan Land Reform Sejati untuk Mengakhiri laten Kemiskinan dan Keterbelakangan Bangsa dan Rakyat Selamanya. Dan untuk mengakhiri Dominasi Imperialisme yang Melestarikan Sistem Kekuasaan Setengah jajahan dan Pemerintahan Boneka yang Korup, tidak Kompoten dan Anti Rayat, Mempermalukan, Menghina, Membodohi Bangsa dan Rakyat Indonesia,” demikian bunyi pernyataan yang tertuang dalam selebaran tersebut.

Di depan Kantor Bupati, para pimpinan lembaga dalam FPR Bantaeng secara bergantian menyampaikan orasi dan kritik.

Saleh, perwakilan dari Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Bantaeng, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah gagal dalam melihat persoalan pokok yang dihadapi oleh kaum tani. Misalnya dalam menjawab kelangkaan pupuk bersubsidi, mereka hanya memberikan solusi instan, yakni dengan menyiapkan anggaran Rp3 milyar setiap tahun untuk menutupi kelangkaan pupuk.

Padahal, menurut Saleh, persoalan lain seperti penyiapan data Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), perbaikan kelembagaan petani, kepastian harga, ketersediaan lahan, dan tingginya biaya produksi masih menjadi masalah yang luput dari perhatian pemerintah.

Baca Juga:  PMI Bulukumba Gelar Muscab 'Silent', Sejumlah Pengurus Tidak Dilibatkan

Selain untuk kampanye nasional dan global, FPR Bantaeng juga mengangkat beberapa isu lokal yang berkaitan dengan situasi kaum tani, buruh, pemuda, nelayan perempuan, dan lain-lain.

Poin-poin Tuntutan FPR

Terkait hal tersebut, mereka mengajukan 10 poin tuntutan. Secara keseluruhan, FPR meminta Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi subsidi pertanian bagi kaum tani di pedesaan,  mendesak PT Huadi Nickel Alloy untuk bertanggungjawab atas limbah udara, padat dan cair yang dihasilkan dari pabrik pengelolaan nikel mereka, dan mengentikan segala bentuk PHK sepihak serta memberi jaminan hidup yang layak bagi kaum Buruh.

Tuntutan lainnya antara lain medesak KP3 untuk mengawasi harga pupuk di kalangan pengecer agar tetap sesuai HET, mendesak Pemkab Bantaeng untuk berhenti melayani kepentingan perusahaan milik Imperialisme yang dianggap merampas ruang hidup rakyat, sekaligus memastikan hak-hak normatif buruh dilaksanakan oleh perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Mereka juga menolak Perda Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng, meminta Land Reform Sejati diwujudkan dan membangun Indutrialisasi Nasional, menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam, dan mendesak Pemerintah serta Polres Bantaeng untuk menangkap dan mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur.

Selain Saleh, ada pula Fitri yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Kekerasan Seksual. Ia menyampaikan dalam orasinya bahwa kasus pemerkosaan yang dialami anak di bawah umur, di Kabupaten Bantaeng, belum juga menuai hasil setelah ditangani Polres selama tiga bulan terakhir. Fakta tersebut, menurutnya, menunjukkan buruknya kinerja kepolisian di Kabupaten Bantaeng.

Baca Juga:  Kabupaten Bulukumba Jadi Daerah Pertama Hadirkan Komisi Informasi

Sebelumnya, massa solidaritas untuk korban kekerasan seksual rutin menggelar aksi unjuk rasa setiap hari kamis.

Setelah aksi di depan Kantor Bupati Bantaeng, massa kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng. Selain sebagai titik unjuk rasa terakhir, mereka sekaligus melakukan diskusi dengan anggota DPRD.

Diskusi dengan Anggota DPRD

Di ruan rapat DPRD, Ahmad Passollo menyampaikan seluruh tuntutan dan pernyataan aksi FPR Bantaeng. Selain itu, Ia juga meminta DPRD Bantaeng mengevaluasi dan mencabut Perda Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng.

Menurut Ahmad, skema kebijakan Kawasan Indsutri Bantaeng (KIBA) mendukung perampasan ruang hidup masyarakat. Rancangan tersebut juga mengeksploitasi sumber daya alam, dengan iming-iming kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Mereka menuntut Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab, karena telah ikut memberi peluang bagi investor melalui Perda.

Alih-alih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, lanjut Ahmad, keberadaan KIBA justru menambah beban mereka karena menciptakan polusi udara, suara bising, dan bau. Belum lagi hilangnya ruang hidup nelayan dan petani rumput laut.

Bukti lain yang dipaparkan Ahmad, bahwa di awal masa pandemi PT Huadi justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 100 orang karyawan, serta mempekerjakan mereka dengan upah di bawah UMP.

Terakhir, soal kepastian nasib masyarakat di tiga desa yakni Papanloe, Baruga, dan Borongloe yang masih tinggal di dalam Kawasan Industri Bantaeng. Kata Ahmad, ini menjadi persoalan rumit yang akan dihadapi di tahun-tahun berikutnya.(**)

  • Bagikan